Jakarta, liputan.co.id – Para akademisi dari berbagai kampus akan meneliti keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari berbagai perspektif dengan objektif dan rasional.
Hasil penelitian ini kelak menjadi penting untuk menjawab pro dan kontra atas keberadaan KPK.
Hal tersebut dikatakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa, usai menerima sejumlah akademisi di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (11/8/2017).
“Ada sejumlah akademisi datang ke DPR minta bertemu Pansus. Mereka, meminta masukan dan informasi soal KPK serta meminta sejumlah dokumen menyangkut KPK sebagai bahan penelitian,” kata Agun.
Dijelaskan Agun, para akademisi yang datang tadi tergabung dalam Tim Akademisi KPK diketuai Suyono Salamun, auditor alumni STAN. “Empat anggotanya adalah Soeprijadi mantan auditor BPK, HM Yacub Chudory alumni ITB, Maria Zuraida kriminolog UI, dan Chandra Motik dari Fakultas Hukum UI,” jelas Agun.
Mengutip pandangan para akademisi itu, politikus Partai Golkar itu menyatakan, agenda pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK banyak tidak efektif dan tidak mencapai sasaran. Salah satu indikator penting yang disampaikan para akademisi adalah politik pencegahan yang tidak nampak.
“Kalau politik pencegahan dinampakkan itu akan jauh lebih bagus. Sama halnya dengan memberantasan kejahatan. Mengapa kita memulai di akibat, bukan memulai di sebab. Para akademisi itu ingin mendalami politik pencegahan supaya betul-betul ke depan ada sistem yang berjalan,” jelas Agun.
Politik pencegahan lanjutnya, menjadi titik krusial dalam perbincangan Pansus KPK dengan para akademisi tersebut. Bahkan ujarnya, para akademisi itu berencana akan berkunjung ke KPK untuk melihat dari dekat sistem kerja lembaga anti-rasuah tersebut.
“Ini semata-mata agar penelitianntya punya bobot rasionalitas dan objektivitas. Para akademisi itu tak akan terbawa arus antara yang pro dan kontra tentang keberadaan Pansus Angket maupun keberadaan KPK sendiri,” pungkasnya.
