Atasi Krisis Rohingya, Begini Saran Politikus PKS

Internasional6 Dilihat

Jakarta, liputan.co.id – Situasi di negara bagian Rakhine Myanmar hingga hari ini masih diwarnai tindak kekerasan Militer Myanmar terhadap warga sipil Rohingya. Bahkan menurut pemberitaan media massa ujar anggota Komisi I DPR Sukamta, sedikitnya 400 orang warga sipil sudah meninggal dunia dan ribuan warga eksodus untuk menghindari tindak kekerasan militer.

Menyikapi hal tersebut, Sukamta meminta semua pihak untuk bereaksi keras terhadap pemerintahan Myannmar. “Semua pihak saat ini harus fokus untuk hentikan segera kekerasan yang terjadi di Rakhine. Tekanan yang kuat harus diberikan kepada pihak Militer Myanmar yang secara de facto memegang kendali pemerintahan Myanmar,” kata Sukamta, Minggu (3/9/2017).

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI itu, kondisi saat ini harus segera direspon negara-negara ASEAN dengan menyelenggarakan pertemuan darurat ASEAN, mengingat korban sipil yang berjatahun banyak diantaranya kelompok anak-anak dan perempuan.

Jika merunut kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Militer Myanmar sejak tahun 60-an dengan tidak memberikan status kewarganegaraan kepada Etnis Rohingya, menurut Sukamta tindak kekerasan yang telah berlangsung puluhan tahun ini bisa dikategorikan pembersihan etnis (ethnic cleansing), ini jelas masuk pelanggaran HAM berat.

“Karenanya harus ada tindakan sesegera mungkin, kondisi saat ini sudah darurat kemanusiaan. Jika tidak ada desakan yang kuat dari dunia internasional khususnya komunitas ASEAN, korban jiwa akan semakin bertambah”, tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Yogyakarta itu.

Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini berharap Indonesia yang selama ini cukup didengar dan dihormati Pemerintah Myanmar untuk bisa memainkan peran yang lebih besar dengan secara langsung menyodorkan solusi yang lebih strategis. Pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman suku dan agama, menjaga toleransi, bisa ditularkan kepada Myamnar.

“Upaya rekonsiliasi juga perlu didorong, setidaknya dengan mempertemukan pihak militer, kelompok sipil yang dimotori Aung San Suu Kyi serta perwakilan suku-suku. Indonesia sangat mungkin untuk memediasi berbagai pihak tersebut,” saran Sukamta.

Terakhir, secara khusus Sukamta memberikan apresiasi kepada Kemenlu yang melalui Dubes RI di Myanmar telah membantu memberikan akses bagi lembaga-lembaga sosial Indonesia membawa bantuan kemanusiaan ke Myanmar membantu para korban.

Komentar