Jakarta, liputan.co.id – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengungkap keyakinannya bahwa Presiden Joko Widodo tengah mencari cara terbaik untuk memberantas korupsi.
Cara terbaik itu menurut Fahri, memang dirasakan sangat berat karena rakyat Indonesia dalam kurun waktu 15 tahun belakangan ini sudah terbiasa dengan pola-pola Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang lebih mengutamakan sadap dan tangkap.
“Sulit memang merumuskan cara terbaik memberantas korupsi karena rakyat tahunya cara KPK memberantas korupsi. Bagaimana, rakyat yang kudu dirayu 15 tahun belakangan dengan cara-cara KPK,” kata Fahri, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (8/9/2017).
Kalau Joko Widodo sudah dapat jalannya lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat itu, pasti diambil alih tugas pemberantasan korupsi ini.
“Sebaliknya, kalau itu tidak dilakukan, saya khawatir publik tentu akan bilang Pak Jokowi gagal memberantas korupsi. Buktinya, dalam satu minggu ini saja empat orang ditangkap KPK,” ujarnya.
Padahal ujar dia, ini hanya gara-gara KPK yang tidak benar menjalankan tugasnya. Pemberantasan korupsi ala KPK yang main sadap dan tangkap sudah merusak pasar dan ekonomi.
“Wall street memahami setiap hari ada yang ditangkap. Siapa orang yang mau investasi karena alasan banyak yang ditangkap. Bagi saya, keadaan sudah darurat. Orang luar mempersepsi Indonesia negara maling. Saya mohon ke Pak Jokowi, ambil alih tugas pemberantasan korupsi ini,” sarannya.
Bahkan Fahri juga menilai cara-cara KPK menangani korupsi telah merusak kerja keras presiden yang setiap saat mengajak investor asing ke Indonesia. “Hari ini Pak Jokowi ajak investor menanamkan modalnya di Indonesia, besoknya ada orang yang ditangkap KPK. Ya ngeri orang investasi jadinya,” imbuh Fahri.
Komentar