Pembangunan Gedung Baru DPR, BURT: Masyarakat Tak Terima Informasi Utuh

Ragam3 Dilihat

Jakarta, liputan.co.id – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Anthon Sihombing mengatakan, masyarakat belum utuh menerima informasi tentang Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen.

Oleh karena itu ujar Anthon, DPR berkewajiban kembali mensosialisasikan Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen secara lebih transparan. “Salah satu caranya, menggelar seminar ini,” kata Anthon, dalam Seminar Nasional Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen “Pembangunan Alun-alun Demokrasi dan Gedung DPR”, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (3/9/2017).

Dia jelaskan, wacana tersebut muncul dan bergulir sejak DPR periode 2004-2009 yang merupakan salah satu grand design penataan kawasan parlemen yang telah direkomendasikan oleh Tim Peningkatan Kinerja Parlemen.

Gagasan itu ujarnya, ditindaklanjuti oleh DPR 2009-2014 yang terhenti di tahun 2011, hingga DPR periode sekarang melalui Pembentukan Tim Implementasi Reformasi DPR-RI 2014-2019. “Tim ini menyampaikan rekomendasi Renstra DPR tahun 2015-2019 sehingga menjadi agenda prioritas DPR sekarang ini,” ujarnya.

Menurut politikus Golkar ini, seminar kali ini mendiskusikan rekomendasi Tim Implementasi Reformasi DPR, yaitu pembangunan alun-alun dan gedung DPR. “Kami memandang masyarakat memperoleh informasi yang kurang utuh tentang penataan kawasan parlemen. Karena itu seminar ini diharapkan memberi penjelasan kepada pemangku kepentingan mengenai pentingnya alun-alun demokrasi dan Gedung DPR,” jelas Anthon.

Selain itu, melalui acara ini dapat muncul persepsi obyektif dari masyarakat sehubungan rencana pembangunan alun-alun demokrasi dan gedung DPR sehingga dapat membangun memori politik bangsa mengenai pentingnya sarana demokrasi di Indonesia.

Terakhir, Anthon menyampaikan terima kasihnya kepada nara sumber yang telah memberikan sumbangsih pemikiran juga kepada Sekjen dan Kepala Badan Keahlian DPR atas terselenggaranya acara ini.

Hadir di seminar itu antara lain perwakilan dari Dirjen Anggaran Kemenku, Dirjen Cipta Karya KemenPU-PR, Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang serta mahasiswa yang tergabung beberapa BEM se Jabodetabek.

“Juga kami undang perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW), namun berhalangan hadir,” imbuhnya.

Komentar