PKS Berharap Indonesia Jadi Broker Perdamaian Miyanmar

Ragam3 Dilihat

Jakarta, liputan.co.id – Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengapresiasi upaya Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi untuk berdiplomasi dan proaktif mencari solusi penghentian tindak kekerasan yang menimpa etnis Rohingya, di Miyanmar.

Jangka pendek dari keseluruhan diplomasi Menlu Retno menurut Sukamta, pasti diarahkan untuk penghentian tindak kekerasan terhadap Etnis Rohingya serta ada jaminan keamanan bagi mereka.

“Selain itu kepada negara-negara sekitar yang kedatangan pengungsi Rohingya, kita berharap agar menerima dan memperlakukannya secara baik,” kata Sukamta, di Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Upaya penghentian kekerasan ini lanjutnya, perlu ada target waktu, dan apabila pemerintah Myanmar tidak bisa mencapai batas waktu yang ditentukan, perlu ada evaluasi segera.

Oleh sebab itu, Direktur Crisis Center For Rohingya DPP PKS ini berharap Indonesia tidak boleh berhenti sebagai solidarity maker, tetapi harus berkembang menjadi “broker” perdamaian. “Broker” yang dimaksud Sukamta adalah dengan menjadi mediator solusi yang sistematis dengan melibatkan berbagai pihak.

“Persoalan Rohingya ini telah berlangsung puluhan tahun. PBB menyebut Rohingya sebagai etnis yang paling mendapat teraniaya di dunia. Kami sangat berharap Indonesia bisa mengajak dunia internasional untuk secara serius mendorong Pemerintah Myanmar bisa segera memberi pengakuan kewarganegaraan bagi Etnis Rohingya dan menjamin hak-haknya. Ini untuk memastikan tragedi serupa tidak lagi terulang”, saran Sukamta.

Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPR ini, Indonesia saat ini memiliki posisi yang cukup didengar oleh Myanmar, hal ini didukung kedekatan kedua negara telah berlangsung sejak lama. Oleh sebab itu untuk agenda jangka panjang, Indonesia bisa turut mendorong demokratisasi di Myanmar.

“Indonesia punya pengalaman demokratisasi yang cukup berhasil. Indonesia juga memiliki pengalaman berharga dalam mengelola keragaman etnis dan agama. Konflik berbau SARA yang pernah terjadi di Ambon, Maluku Utara dan Poso bisa diselesaikan dengan dialog antar-pemuka agama. Pengalaman-pengalaman ini bisa ditularkan ke Myanmar,” imbuh Sukamta.

Komentar