Jakarta, liputan.co.id – Penasihat Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Rizal Ramli menilai Pemerintahan Aung Saan Su Kyi sudah keji melampaui batas dan tidak punya toleransi terhadap etnis Rohingya yang umumnya Muslim.
Di balik kemegahan simbol peraih nobel, ternyata Su Kyi menurut Rizal, tidak toleran dan dinilai melanggar HAM. Oleh sebab itu Nobel Perdamaian baginya harus dicabut dan pemerintah sebaiknya mempersona-non-gratakan Dubes Myanmar di Jakarta.
“Saya sangat menyesalkan dan prihatin dengan tragedi kemanusiaan Rohingya, dan sangat kecewa atas sikap Suu Kyi yang tak perduli atas tragedi kemanusiaan Rohingya ini,” kata Rizal, lewat rilisnya, Sabtu (2/9/2017).
Masyarakat internasional sudah mendesak Suu Kyi agar menghentikan genosida itu, tetapi hingga saat ini Rizal melihat dia membiarkan semuanya terjadi. “Maka dengan sangat menyesal saya mendesak agar hadiah Nobel Suu Kyi dicabut dan persona non-gratakan Dubes Myanmar di Jakarta,” pintanya.
Dunia melihat, hingga saat ini lanjutnya, pemerintah Myanmar seakan tutup telinga.Termasuk Aung San Suu Kyi, pemimpin Myanmar sekaligus seorang peraih Nobel Perdamaian.
“Padahal, telah banyak negara mengecam kejadian ini. Bila mereka tetap tutup telinga maka gaung suara untuk mencabut gelar yang diberikan kepada Suu Kyi akan semakin membesar,” pungkasnya.
