Jakarta, liputan.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menyatakan, tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadikan capaian indeks gini memasuki lampu kuning karena berada di posisi 0,39.
Ketimpangan pendapatan secara menyeluruh itu menurut Heri, akan terus terjadi karena pertumbuhan ekonomi belum menciptakan lapangan kerja yang luas dan ekonomi nasional masih dikuasai segelintir orang.
“Indeks gini di posisi 0,39 adalah warning bahwa pertumbuhan ekonomi karena hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang. Satu persen orang menguasai 39 persen pendapatan nasional. Kalau ini tidak segera dibereskan, maka bisa memicu kecemburuan sosial yang lebih dalam,” kata Heri, dalam rilisnya, Senin (9/10/2017).
Pertumbuhan ekonomi yang ada lanjutnya, belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar. Setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu mencetak 40 ribu kesempatan kerja.
Ditegaskan Heri, angka tersebut amat rendah. Padahal, Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, Indonesia adalah negara dengan populasi usia muda dan produktif yang besar. Jumlah warga negara yang berumur di bawah 40 tahun sebesar 60 persen. Mereka adalah warga negara yang punya energi besar.
“Bila pemerintah gagal menanganinya dengan baik, diberikan pendidikan yang baik dan pekerjaan yang layak, maka itu bisa jadi ancaman besar yang sewaktu-waktu bisa meledak. Energi besar tapi tak mampu ditangani dengan layak,” tegasnya.
Dalam perspektif politik, lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat IV itu, potensi manusia Indonesia yang terdidik dan hak-hak ekonominya yang terpenuhi dengan baik, bisa mendorong stabilitas politik di Tanah Air karena masyarakat jadi lebih bahagia, tenang, dan damai.
“Tapi, jika pendidikannya terabaikan sebagaimana data yang ada, yaitu rata-rata hanya di bawah 8 tahun (SMP), maka sudah pasti mereka bisa terjebak pada hal-hal yang tidak produktif,” pungkasnya.
Komentar