Jakarta, liputan.co.id – Pendukung salah satu pasangan calon Bupati Tolikara, Papua diduga menyerang Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Peristiwa berlangsung, Rabu (11/10) petang, sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka menghancurkan sejumlah pot bunga, melempari gedung dengan batu disusul dengan mengejar sejumlah pengamanan dalam (Pamdal) Kemendagri serta menerobos masuk ke areal perkantoran.
“Kami tidak pernah didengar, kami ini dianggap apa?,” teriak seorang pengunjuk rasa sembari melemparkan apa saja yang dia dapat.
Penyerang Kantor Kemendagri itu diperkirakan berjumlah sekitar 15 orang. Namun, dari pantauan liputan.co.id, tindakannya mampu memporak-porandakan Pamdal Kemendagri.
Tak terima kantornya diserang, pegawai negeri sipil (PNS) Kemendagri balik menyerang. Saling lempar dan pukul pun mewarnai hingga ke jalanan.
Akibat tindak kekerasan itu, seorang anggota Pamdal Kemendagri terlihat dilarikan ke dalam gedung sambil dibopong dengan kucuran darah di kepala. Bahkan, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Soedarmo, juga mengalami tindak kekerasan.
Begitu juga dengan kameramen MNC TV, terlihat dipukul, bahkan kameranya dirusak oleh penyerang Kantor Kemendagri.
Begitu kerusuhan mereda, pihak Kemendagri merilis sejumlah kerusakan dan korban akibat serangan pengunjuk rasa.
“Ada satu orang yang terluka parah di bagian kepala sudah dilarikan ke rumah sakit,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono.
Korban ujarnya, ternyata seorang petugas pengamanan dalam Kemendagri. Lalu ada juga kameramen MNC TV mengalami luka. Kameranya juga hancur.
“Dirjen Polpum, Pak Soedarmo juga menjadi korban mengalami luka ringan,” imbuhnya.
Sedangkan kerusakan benda tercatat empat mobil minivan. Sebuah bus Kemendagri kacanya hancur. “Kaca-kaca jendela beberapa bangunan juga rusak. Sementara untuk pot bunga ada sembilan pot yang berantakan,” kata Sumarsono.
Pelaku diduga pendukung calon Bupati Jhon Tabo-Barnabas Weya yang mengatasnamakan Barisan Merah Putih Tolikara. Pasangan itu sebelumnya menggugat hasil Pilkada Tolikara ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, MK menolak gugatan itu. Massa yang tak puas lantas mendesak Kemendagri membatalkan putusan MK.
“Belasan orang ini sudah dua bulan terakhir berada di Kemendagri, menuntut pembatalan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu kan putusan MK,” pungkas Sumarsono.
Komentar