Jakarta, liputan.co.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencatat 50 persen temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersumber dari kelemahan Sistem Pengawasan Internal (SPI).
Karena itu, Ketua DPD RI Oesman Sapta menghimbau kementerian maupun pemerintah daerah agar memperhatikan dan meningkatkan pengawasan internal karena kelemahan tersebut merupakan celah untuk penyimpangan.
Hal tersebut dikatakan Oesman, dalam Sidang Paripurna (Sipur) Luar Biasa DPD RI ke-1, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, (04/10/2017).
Terkait peningkatan perolehan opini WTP, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menegaskan pihaknya akan terus melakukan dukungan dan telaah atas pengelolaan aset pemerintah daerah, demi penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik.
“Kami meminta anggota dan alat kelengkapan menjadikan perolehan opini WTP sebagai catatan penting dalam bersinergi dengan pemerintah daerah demi perbaikan dan tata kelola keuangan yang stabil,” ujar Nono.
Dokumen IHPS dan LHP Semester I Tahun 2017 diserahkan kepada Pimpinan Komite IV dan Pimpinan BAP DPD RI untuk dibahas dan ditindaklanjuti.
Komentar