Jakarta, liputan.co.id – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ngotot menghadirkan komisioner KPK untuk klarifikasi. Alasannya, demi keseimbangan antara temuan dengan klarifikasi untuk menerbitkan rekomendasi.
“Nggak fair dong, kalau kami mengeluarkan rekomendasi tanpa mendapat klarifikasi dari KPK. Kami tetap mau ketemu KPK agar rekomendasi Pansus tidak prematur,” kata anggota Pansus KPK, Risa Mariska, kepada wartawan, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (2/10/2017).
Dia jelaskannya, temuan Pansus bersifat materil sehingga membutuhkan klarifikasi KPK. Kehadiran komisioner KPK dalam rapat Pansus KPK, katanya, bisa menjadi prasyarat diberhentikannya kerja Pansus KPK melalui paripurna berdasarkan UU MD3 dan tata tertib DPR.
Di bagian lain, politikus PDI Perjuangan itu menyatakan kepatuhan lembaga antirasyuah dalam memenuhi panggilan Pansus merupakan bagian dari ketaatan dan ketertiban terhadap hukum di samping pemanggilan KPK sebagai bagian kerja pengawasan DPR.
