Jakarta, liputan.co.id – Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menyatakan satu hal yang dia tidak setuju dengan Hizbut Tahrir Indonesiai (HTI), yaitu soal kejujuran.
“Dalam Anggaran Dasar HTI tertulis setya kepada Pancasila. Tapi di luar ada indikasi HTI justru memerangi Pancasila,” kata Ray, dalam Forum Legislasi “Babak Akhir Pembahasan Perppu Ormas”, di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Karena alasan HTI tidak jujur lanjutnya, jangan salahkan siapa-siapa ketika kekuasaan harus menghentikan kegiatannya.
“Saya juga tidak setuju, ke mana-mana HTI kampanye tentang anti-Pancasila dan demokrasi itu haram. Hanya Perppu ini yang bisa menghentikan kegiatan tersebut secara cepat,” tegasnya.
Tapi Ray juga mengkritisi tudingan ke HTI itu yang akan mengganti Pancasila. “Masalahnya siapa yang berwenang sebagai penafsir Pancasila? Kalau sekarang terjadi penafsiran tunggal. Kesannya pemerintah penguasa tunggal,” ujarnya.
Mestinya di negara demokrasi pemerintah itu sifatnya administrator saja dan mencatatkan bahwa sudah ada berdirinya ormas. “Kalau akan dibubarkan, mestinya lewat jalur pengadilan. Hakim yang perintahkan pemerintah sebuah ormas dicabut izinnya. Tapi ketika itu dilakukan melalui Perppu, pemerintah ini jadi penguasa tunggal,” pungkasnya.
Komentar