Jakarta, Liputan.co.id – Penyanderaan 1300 orang warga yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, sudah menciderai kedaulatan NKRI.
Oleh karena itu, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari berharap TNI harus segera bertindak dengan seksama untuk membebaskan sandera OPM di Papua tersebut. “Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini,” kata Kharis lewat rilisnya, Sabtu (11/11/2017).
TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) ujarnya, tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut sehingga dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu dengan kerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian.
“Kita inginkan semua dilakukan terukur dan cegah jangan sampai sandera terluka apalagi sampai ada yang terbunuh,” pinta Kharis.
Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu juga melihat bahwa upaya persuasif memang harus dilakukan apalagi menyangkut keselamatan warga yang disandera. Tapi imbuhnya, upaya represif juga harus disiapkan.
“Saya setuju dengan langkah tegas yang akan diambil TNI dan Polri, tapi jangan lupa kita juga harus memangkas jaringan pemasok senjata dan amunisi yang selama ini mengambil keuntungan dari situasi konflik di Papua,” imbuh dia.
Selain itu, Kharis juga meminta dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. “Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia,” pungkasnya.
Komentar