Jakarta, Liputan.co.id – Dari berbagai sumber yang beredar, diperkirakan defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di akhir tahun 2017 ini mencapai Rp12 triliun.
Menyikapi hal tersebut, Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengan pimpinan BPJS Kesehatan untuk meminta penjelasan sesuai fungsi pengawasan yang dimiliki Dewan.
Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay yang memimpin rapat tersebut meminta penjelasan pihak BPJS Kesehatan.
“Rapat ini untuk mencari solusi bagaimana ke depan agar BPJS Kesehatan tidak lagi defisit, sehingga pertolongan BPJS Kesehatan bisa merata dan maksimal ke semua warga negara yang membutuhkan,” kata pimpinan Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Dewan lanjut Saleh, mau melihat secara mendalam dulu ini, sebetulnya problemnya di mana, kenapa kok selalu defisit, di mana letak kesalahannya, di mana letak miss match-nya itu.
“Apakah dari sisi pendataan peserta, apakah dari sisi pelayananya atau dari sisi pembiayaan yang memang selama ini tidak dimaksimalisasi? Karena itu dia menjadi defisit terus, ini semua perlu didiskusikan,” kata Saleh.
Meski penyelenggaraan BPJS Kesehatan masih banyak kekurangan di sana-sini, namun politikus Partai Amanat Nasional ini beranggapan peran BPJS Kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh sebab itu kekurangan yang selama ini terjadi masih menjadi bahan evaluasi dan koreksi agar ada perbaikan di kemudian hari.
“Maka dari itu Komisi IX punya perhatian khusus karena memang program BPJS Kesehatan ini dengan segala macam kritik yang beredar di masyarakat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena banyak orang yang tertolong,” tegas dia.
Namun rapat kerja kali kata Saleh, belum memberikan waktu yang cukup untuk pihak BPJS Kesehatan menjawab berbagai pertanyaan anggota Komisi IX DPR. Oleh sebab itu akan diagendakan kembali rapat lanjutan membahas defisit BPJS Kesehatan.
“Kami akan agendakan rapat lebih lanjut secara mendalam terkait dengan ini, bentuk komitmen Komisi IX dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan dari BPJS ini. Karena anggarannya besar. Sayang sekali kalau itu tidak berhasil maksimal untuk masyarakat kita. Saya kira tadi tak cukup waktu karena persoalannya banyak,” imbuh Saleh.
Komentar