Jakarta, Liputan.co.id – Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono menyatakan pemerintah tetap memberlakukan moratorium terhadap proses pemekaran daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Soni saat rapat dengan Komisi II DPR RI, di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Pertimbangan mendasar yang dikemukakan Dirjen Otda karena isu daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran wilayah sangat mungkin dijadikan komoditas politik oleh para calon kepala daerah. Jadi kata Soni status quo.
Menyikapi pernyataan Dirjen Otda, anggota Komisi II DPR RI, Tamanuri menyatakan dapat menerima keputusan pemerintah yang sementara menunda DOB.
“Merujuk kepada hasil evaluasi persiapan DOB dari sekian ratus tetapi hanya lima yang dianggap lulus antara lain pemekaran di di dua wilayah Sumatera Selatan, dua di Kepulauan Riau dan Kabupaten Garut di Jawa Barat,” kata Tamanuri.
Tapi wakil rakyat dari daerah pemilihan Provinsi Lampung II itu menghubungkannya dengan alasan keuangan negara.
“Kalau DOB, kita sesuaikan saja, sebab keuangan daerah belum mampu. Kalau belum mampu tetap dipaksakan, bagaimana apalagi utang kita cukup besar? Terserah bapak sajalah,” ujar politikus Partai Nasional Demokrat itu.
