Jakarta, Liputan.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Carles Simaremare menyarankan pemerintah provinsi dan semua pemerintah kabupaten mengambil inisiatif membuka dialog dengan semua kelompok yang berseberangan paham di Tanah Papua.
Langkah tersebut menurut Carles dinilai penting sebelum dilakukan dialog dengan pemerintah pusat secara lebih komprehensif dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sebaiknya pemerintah daerah dulu melakukan dialog dengan semua kelompok yang berseberangan paham sekalipun, termasuk semua pemerintah kabupaten di Papua melakukan hal yang sama. Syaratnya, semua dialog akan bermanfaat dalam bingkai NKRI,” kata Carles, Jumat (10/11/2017), saat dihubungi wartawan, menyikapi situasi Papua akhir-akhir ini.
Kalau dialog tersebut sudah dilakukan lanjutnya, baru pemerintah pusat memberi ruang untuk berdialog dan menindaklanjuti apa yang bisa ditindaklanjuti sebagai bentuk konsistensi pemerintah dalam merangkul semua kelompok masyarakat di Papua.
“Saya khawatir, jika apa yang hari ini terjadi di Papua kita diamkan, kelompok yang berselisih paham ini akan semakin banyak dan pada waktunya sulit di bendung serta bisa berakibat fatal. Usulan kongrit dari saya, ada baiknya dibuat kajian dulu, apakah wajib militer, seperti Program Bela Negara cocok di laksanakan di Papua sebagai implementasi otonomi khusus,” saran Senator asal Papua itu.
Selain itu, Carles yang saat ini berada di Papua menjelaskan kondisi terkini masyarakat di Desa Kimbely dan Desa Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.
“Terjadi isolasi wilayah oleh kelompak masyarakat bersenjata, stok makanan sudah mulai menipis karena pemerintah dan aparat mengalami kesulitan mendistribusikan bahan makanan, karena jalan menuju lokasi diblokir dengan menggali/ memutus jalan, juga dengan membentangkan kayu/ pohon dan batu-batu.
“Kelompok bersenjata ini di perkirakan puluhan orang dengan sejumlah pucuk senjata dan parang serta tombak panah. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama masih berupaya melakukan pendekatan komunikasi dengan kelompok tersebut, guna menghindari jatuhnya korban jiwa,” pungkasnya.
