Jakarta, Liputan.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga ikut kompetisi rebutan tiket milik Partai Golkar untuk Pemilu Presiden tahun 2019 nanti. Untuk kepentingan siapa KPK ikut rebutan, nanti juga akan terungkap.
Tiket dimaksud menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yaitu modal politik Partai Golkar di DPR RI sebesar 14,5 persen dari 20 persen persyaratan minimal untuk mengusung pasangan calon presiden di Pilpres 2019 mendatang.
“Modal 14,5 persen itu menggiurkan. Ditambah dengan satu fraksi di DPR saja, Golkar sudah bisa mengusung pasangan calon presiden. Langsung atau tidak langsung, KPK bagian dari pihak yang rebutan tiket Partai Golkar pada pemilu presiden nanti,” kata Fahri, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (9/11/2017).
Dia jelaskan, perolehan kursi partai yang dipimpin Setya Novanto itu mencapai 93 kursi di DPR. “Artinya, untuk memenuhi syarat presidential treshold 20 persen sangat mudah karena hanya butuh satu fraksi mana pun,” ujarnya.
Meski demikian, Fahri enggan menyebut siapa pihak yang memakai lembaga antirasyuah itu untuk mengambil tiket Golkar di Pilpres 2019 mendatang.
“Saya tidak bisa katakan siapa, tapi saya bisa melihat itu,” tegas Fahri.
Terkait dengan rebutan tiket tersebut, Fahri pesimis kasus Setya Novanto bida selesai. “Sulit kita prediksi ujung dari kasus ini sebab dalam penanganan kasus Novanto ini terlihat gelagat bermain,” pungkasnya.
