Pimpin Delegasi DPR RI Ke AS, Fahri Hamzah: Agar Demokrasi Demokrasi Indonesia Makin Konsolidatif

Internasional2 Dilihat

Jakarta, Liputan.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memimpin delegasi Parlemen Indonesia bertemu beberapa pihak dan institusi di Washington DC dan New York, Amerika Serikat, mulai Rabu hingga Jumat, (1-3 November 2017).

Pertemuan pertama menurut Fahri, dilakukan dengan Clerk of House Representatives diikuti oleh sejumlah anggota Parlemen dari Partai Republik dan Demokrat.

“Kongres Amerika adalah salah satu contoh bagi Parlemen Indonesia karena sistemnya yang hampir sama. Parlemen dimana pun adalah pilar utama demokrasi dan DPR ingin mendapatkan ‘insight’ yang mendalam dari mereka,” Kata Fahri Hamzah, lewat rilisnya, dari kompleks Cannon House Office Building, kompleks Capitol Hill, Rabu (1/11/2017), waktu setempat.

Selain itu lanjutnya, kunjungan DPR ke Amerika juga dimaksudkan untuk menuntaskan rencana implementasi parlemen modern yang rekomendasinya diharapkan selesai dan dilaksanakan DPR periode (2014-2019).

Fahri Hamzah yang juga menjabat selaku Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR akan melengkapi kunjungan ke Library of Congress untuk dasar memperkuat posisi DPR sebagai ‘brain of nations’.

Anggota delegasi DPR, Guntur Fredy menambahkan, tantangan penguatan Parlemen menjadi penting untuk memastikan demokrasi di Indonesia makin konsolidatif. Parlemen yang kuat diperlukan untuk mengimbangi kewenangan presiden yang besar dalam sistem presidensial. Sebuah sistem yang berlaku sama di Indonesia dan Amerika Serikat. Parlemen yang kuat membentengi demokrasi dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dari cabang eksekutif.

“Dalam hal budgeting misalnya, kewenangan DPR hanya mengoreksi hingga tingkat tertentu. Tidak sampai pada aspek yang rinci. Begitu pula dalam hal legislasi, pengajuan RUU lebih banyak dari Pemerintah. Sehingga DPR lebih banyak berperan hanya pada pembahasan,” kata Guntur Freddy.

Ikut dalam delegasi itu beberapa anggota DPR RI yaitu Abidin Fikri (FPDIP), Ibnu Munzir (Golkar), Arsul Sani (FPPP), Ahmad Sahroni (FNASDEM), Dossy Iskandar (FHANURA), Jazuli Juwaini (FPKS) dan Mulfachri Harahap (FPAN).

Selain itu ikut rombongan pimpinan dan staf badan keahlian yang telah menjadi konseptor bagi modernisasi DPR selama ini.

“Kita berharap konsep penataan secara fisik yang akan dimulai pada APBN 2018 ini dilanjutkan juga dengan memantapkan konsep non fisik berupa regulasi dan institusi segera,” imbuh Kepala Pusat Perancangan UU DPR RI, Inosentius Samsul.

Komentar