Cisarua, Liputan.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta menyatakan bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi hukum dan menegakannya tanpa memandang status, jabatan, agama, dan warna kulit.
Bahkan menurut Senator Kalimantan Barat itu, siapa saja yang bisa menegakkan hukum adalah pahlawan, di tengah carut-marut masalah hukum.
Pernyataan tersebur disampaikan Oesman saat membuka Seminar Nasional Ekonomi Pancasila Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKAFH UNDIP), di Cisarua Bogor, Rabu (6/12/2017).
“Bicara hukum harus berdasar realita dan fakta, para pakar harus membuat hukum menjadi kunci, hukum dituntut menjadi kebijakan yang lebih hebat dari semua dan menentukan jalannya negeri ini dan hukum tidak memandang status, jabatan, agama dan warna kulit semua sama dihadapan hukum,” tegas Oesman.
Dijelaskannya, hukum harus ditegakkan karena Indonesia berdasarkan hukum. Karena itu, Ketua DPD RI berpesan agar para lulusan di bidang hukum jangan hanya mengandalkan titel dan gelar, tapi juga harus menempa pengalaman.
“Dalam pepatah Jawa yang sangat saya kagumi adalah ‘ojo rumongso biso, nanging biso rumongso‘. Artinya, jangan merasa bisa tapi bisa merasa, filosofi ini sangat baik untuk diikuti,” sarannya.
Selain itu, Ketua Umum Gebu Minang ini menyinggung bahwa Indonesia saat ini masih mengadopsi hukum zaman Belanda, dan sudah saatnya Indonesia mempunyai landasan hukum yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa.
“Tidak kita pungkiri, hukum kita masih mengadopsi zaman Belanda. Sudah saatnya kita dapat membuat aturan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia,” ujarnya.
Terakhir, Oesman menyatakan apresiasi terhadap Seminar Nasional Ekonomi Pancasila yang diadakan oleh IKAFH UNDIP dan memberikan komitmen terhadap kegiatan positif.
“Institusi pendidikan memegang peran yang amat penting dalam hal ini. Itulah sebabnya saya senang dengan keaktifan alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menggagas seminar nasional ini,” pungkasnya.
