Politikus PPP: Atasi Gizi Buruk Jangan Hanya Jadi Tugas Kemenkes

Gaya Hidup97 Dilihat

Jakarta, liputan.co.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena MHS menyarankan pemerintah untuk membuat program terpadu dalam mengatasi kejadian luar biasa (KLB) penyakit cacar dan gizi buruk yang menimpa anak-anak di Kabupaten Asmat, Papua.

“Jangan hanya jadi tugas Kementerian Kesehatan saja, tapi libatkan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintahan lain yang relevan dalam mengatasi KLB di Asmat,” kata Ermalena lewat rilisnya, Jumat (26/1/2018).

Selain itu, dia juga menganjurkan agar tidak hanya menyelesaikan kasus per kasus tetapi harus didisain perencanaan jangka panjang.

“Bila hanya rehabilitasi medik, itu hanya salah satu hal yang memang harus dilakukan saat ini, saat ada kejadian,” ujarnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, perencanaan jangka panjang harus menjadi solusi terhadap masalah gizi buruk yang terjadi yang juga harus dengan misi jangka panjang secara terpadu, jika tak ingin kejadian gizi buruk terulang.

“Selain program secara terpadu, Negara juga harus hadir secara paripurna bagi seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya di Papua yang saat ini sedang terjadi kasus gizi buruk, daerah-daerah seperti wilayah kepulauan dan perbatasan dengan negara lain juga harus dirawat,” imbuhnya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat itu menilai kasus gizi buruk merupakan masalah yang kompleks, bukan hanya semata-mata masalah kesehatan, tetapi juga masalah pola hidup, ekonomi, dan pendidikan.

“Masalah ekonomi dan pendidikan juga termasuk, misalnya pemahaman tentang memilih dan memberikan makanan pada anak, dan khususnya pada balita,” imbuhnya.

Komentar