Jakarta – Wakil Ketua DPR RI DR Fadli Zon menilai banyak lembaga survei di Indonesia sekaligus berfungsi sebagai tim sukses bahkan konsultan politik. Mereka memerankan fungsi ganda tersebut menurut Fadli, karena mereka bekerja dengan mendapatkan kontrak sehingga tidak bekerja sesuai dengan kaidah keilmuan, tapi sesuai bayaran.
“Ini bisa jadi predator demokrasi karena tidak bekerja sesuai dengan kaidah keilmuan tapi bekerja sesuai bayaran,” kata Fadli, dalam acara Dialektika Demokrasi “Survei Pemilu, Realita atau Rekayasa”, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Kamis (21/3/2019).
Contohnya ujar Fadli, ada sejumlah lembaga survei di Pilkada DKI Jakarta yang merilis hasil surveinya bahwa pasangan calon gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno hanya memperoleh 47 persen sedangkan hasil hitungan KPU DKI ternyata menang di angka 59,97 persen.
Demikian juga dengan hasil survei di Pilkada Jawa Tengah yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei bahwa calon gubernur Sudirman Said mendapat sekitar 22,6 persen, sedangkan faktanya Sudirman Said memperoleh suara 41,2 persen.
Hasil survei yang jauh dari fakta itu ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga terjadi pada Pilkada Provinsi Jawa Barat yang merilis calon gubernur Jawa Barat Sudradjat cuma mendapat dukungan 7,9 persen, jauh dari angka yang sesungguhnya yaitu 28,7 persen.
“Ini logikanya di mana? Kesalahannya sampai ratusan persen. Survei seperti ini predator demokrasi dan teroris serta mafia politik. Lembaga survei sekarang hasilnya bisa jadi alat kampanye sehingga seolah-olah election sudah selesai, padahal itu imagologi karena memberikan gambaran yang salah,” pungkas Fadli.
The post Berfungsi Ganda, Lembaga Survei Bisa Jadi Predator Demokrasi appeared first on LIPUTAN.CO.ID.
