Jakarta – Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Y.O.I Tahapari berharap penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bermanfaat bagi DPR RI untuk mengelola isu-isu yang berkembang di dalam maupun di luar Parlemen.
Demikian dikatakan Hanni panggilan beken Y.O.I Tahapari saat membuka FGD bertema “Bagaimana Menentukan Isu Baru dan Isu Berlanjut dalam Manajemen Isu”, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Senin (25/3/2019).
“Saya yakin dan percaya bahwa FGD ini sangat positif. Ibarat pisau, kalau diasah terus nanti akan semakin tajam. Batu asahnya kita minta kepada seluruh narasumber yang mempunyai potensi dan kompetensi untuk memberikan dukungan kepada kita, khususnya di Setjen dan BK DPR RI, dalam peningkatkan citra Dewan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Hanni.
Dia jelaskan, FGD menghadirkan dua narasumber, yakni Dosen Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur Doddy Wihardi dan Staf Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Irhamna, diikuti staf Biro Pemberitaan Parlemen, staf Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, staf Arsip dan Museum, staf Perpustakaan, dan peneliti.
Sub Bagian Analisis Media sebagai salah satu unit kerja di Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan BK DPR RI lanjut Hanni, sudah memiliki pola manajemen isu, di mana para Analis Media membuat konsep rekomendasi kepada Pimpinan DPR RI, dari seluruh isu yang beredar dan berita yang berkembang di media online, media cetak, maupun media lainnya.
“Untuk memperkaya dan memperbarui kiat-kiat manajemen isu tersebut, Sub Bagian Analisis Media perlu menyerap keilmuan dari narasumber yang mengisi FGD tersebut,” tegasnya.
Menurut Hanni, salah satu kendala yang dialami dalam mengelola isu adalah minimnya isu yang terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan Analisis Media ujarnya, bekerja 24 jam dan setiap hari memberikan rekomendasi isu, tak terkecuali hari libur. Namun berbagai kendala yang terjadi itu tetap dihadapi dan tetap dilakukan manajemen isu sebagai suatu wujud dari tugas dan tanggung jawab dalam mengelola manajemen dan menganalisis isu.
“Kendala-kendala seperti inilah yang mungkin akan kita hadapi dan kita tetap melaksanakan itu sebagai bagian tugas dan tanggung jawab kita, untuk mengawal manajemen isu dan untuk menganalisis isu dan sekaligus kita juga men-create isu. Isu yang kita buat itu untuk memberikan dukungan yang maksimal agar citra DPR RI ini dapat terus meningkat dan juga manfaatnya bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,” ungkap Hanni.
Sementara itu, Dosen Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur Doddy Wihardi menyarankan agar DPR RI khususnya staf Sub Bagian Analisis Media untuk memiliki kesepahaman yang sama tentang isu yang berkembang di luar untuk nantinya dilakukan analisis, didekati dan dikenali, supaya nantinya memiliki strategi yang tepat guna menangkal isu-isu negatif yang menyerang DPR RI.
“Ujungnya adalah karena isu muncul berdampak negatif bagi lembaga, sehingga penyelesaian itu sebenarnya lebih ditujukan supaya visi misi dan tujuan lembaga itu tidak terganggu. Jadi, FGD ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman di Setjen DPR RI, bahwa masukan dari masyarakat, termasuk dari akademisi, bisa menjadi bahan pemikiran untuk menyusun strategi besar berkaitan dengan manajemen isu,” ujar Doddy.
Terkait saran dan pendapat dari narasumber yang sudah hampir secara keseluruhannya dilakukan oleh DPR RI, namun efek yang timbul kepada masyarakat untuk menghilangkan persepsi negatif kepada DPR RI belum juga terwujud, Doddy menyatakan bahwa itu adalah sikap akumulatif dari keberadaan DPR RI yang sudah hampir puluhan tahun ada di Indonesia. Lagi pula ujarnya, lembaga legislatif adalah lembaga yang penting bagi sebuah negara, sehingga upaya yang dihadirkan pun tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Saya katakan, sebuah negara besar karena eksekutif, legislatif dan yudikatifnya kuat. Saya yakin teman-teman di Setjen DPR sudah melakukan banyak hal, tetapi mengubah persepsi dan pandangan publik yang mungkin tergolong negatif terhadap isu-isu tertentu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya perlu ada fokus. Dari semua isu itu tidak mungkin kita hire semua, dan tidak mungkin semua kita mainkan. Harus dipilih mana yang jadi skala prioritas, kita sesuaikan dengan visi misi lembaga,” pungkasnya.
The post Tingkatkan Pencitraan DPR, Biro Pemberitaan Parlemen Gelar FGD appeared first on LIPUTAN.CO.ID.
Komentar