Jakarta – Wakil Ketua Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) Iskandar Simorangkir menyatakan ada tiga langkah kongrit yang dapat dilakukan pemerintah untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa Indonesia dengan negara-negara di dunia.
Hal tersebut dikatakan Iskandar kepada wartawan, usai menggelar Rapat Pleno LPN tahun 2019, dihadiri antara lain oleh Ketua Tim Kerja LPN 2019 Bomer Pasaribu, Wakil Ketua Tim Kerja Moedjiman, 17 anggota LPN dari Kementerian dan Sekretariat LPN, di Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Langkah pertama kata Iskandar, melalui Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS) di seluruh Indonesia. Kedua, mengusulkan kepada pemerintah agar sistem pengupahan yang adil dengan tidak merugikan pekerja dan pemberi kerja (pengusaha). “Pola pengupahan yang ideal dan patut untuk diadopsi adalah berdasarkan produktifitas seperti yang berlaku di Korea Selatan dan Taiwan,” ujar Iskandar.
Ketiga lanjutnya, peningkatan sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci sukses sebuah negara. “Rapat Pleno LPN memberikan masukan kepada siapapun nanti yang jadi presiden bagaimana meningkatkan kualitas SDM sehingga produktivitasnya meningkat. Itu kunci untuk bisa menjadi negara maju dan keluar dari jebakan negara kelas menengah. Kita harus jadikan program LPN menjadi budaya bagi pekerja untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing,” ujar Iskandar.
Selain itu lanjutnya, prasyarat untuk menjadi negara maju adalah kapasitas pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan konflik antara pekerja dengan pemberi kerja secara adil. “Kalau tiga faktor tersebut di atas tidak berjalan secara baik, kita akan tetap berada di level negara kelas menengah,” ujarnya.
Sementara Direktur Bina Produktivitas Ditjen Binalattas Kemnaker, M. Zuhri mengatakan pleno ini juga menyepakati untuk merevitalisasi atau memberdayakan LPN sebagai lembaga yang memberikan efek terhadap peningkatan produktivitas sebuah bangsa.
Menurut Zuhri, ke depan produktivitas merupakan tolok ukur sebuah bangsa maju yakni bangsa yang produktif. “Karena itu pilihannya bangsa kita harus produktif agar bisa maju dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain,” katanya.
Zuhri menambahkan terpilihnya Sekjen Association Productivity Organization (APO) kali pertama dari Indonesia yaitu AKP Mochtan diyakini akan menentukan arah kebijakan terkait peningkatan produktivitas dan posisi Indonesia secara regional maupun internasional.
Menurut Zuhri, making Revolusi 4.0 memberikan keuntungan dan merupakan tantangan bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja khususnya di bidang pengelolaan human resources dan peningkatan daya saing dalam era globalisasi ini.
“Untuk meningkatan produktivitas tenaga kerja, upaya pemerintah melalui Kemnaker telah membuat program Triple Skilling yaitu Skilling, Reskilling dan Upskilling,” ujarnya.
Zuhri menegaskan kinerja yang telah dan akan dilakukan oleh LPN yakni meningkatkan peran LPN melalui revisi Perpres No. 50 Tahun 2005 tentang LPN, dan melakukan sinkronisasi lembaga tersebut dengan kegiatan-kegiatan APO.
“Implementasi GNP2DS, merupakan salah satu target prioritaskan Kemnaker,” katanya.
Hal senada dikatakan Sekjen APO terpilih Mochtan bahwa untuk menuju negara maju, kuncinya terletak pada produktivitas. “Today is better than yesterday and tomorrow is better than today,” kata Mochtan.
Dibandingkan negara-negara lain di Asean, produktivitas Indonesia masih di bawah negara Thailand, Malaysia, terutama Singapura.
“Nah ini kesempatan bagi kita, bagaimana produktifitas kita maju juga. Jadi produktifitas kita sudah membaik, belum optimal. Tetapi kita harus lebih baik lagi dan tetap optimis,” imbuhnya.
The post Siapapun Presidennya, Ini Rekomendasi LPN Untuk Tingkatkan Produktivitas Nasional appeared first on LIPUTAN.CO.ID.
