Bogor – Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan implementasi nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (BK) DPR RI dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) penting dan sangat dinantikan.
Alasannya, lewat MoU ini IPB dapat membuat terobosan baru pada sektor pertanian sebagai upaya untuk menghadapi berbagai masalah pertanian di Indonesia.
“Salah satu masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan tanpa impor dari negara lain,” kata Edhy, saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional “Resource Governance for Future Agriculture”, usai penandantanganan MoU antara Setjen dan BK DPR RI dengan IPB, di Kampus IPB, Jawa Barat, Jumat (9/8/2019).
Dia jelaskan, impor memang tidak dilarang. “Tapi masak sih semua harus impor? Padahal seharusnya kita bisa. Nah ini yang harus kita luruskan. Kita minta MoU dengan perguruan tinggi ini, saya yakin juga akan mencetak kader-kader hebat dan para peneliti di sini yang kita mau minta ada berbagai terobosan dalam sektor pertanian,” tegas Edhy.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, terobosan dalam sektor pertanian tentu akan memerlukan biaya tambahan. Saat ini ia memastikan anggaran yang dialokasikan untuk pertanian cukup besar. Ia berharap efektivitas anggaran tersebut harus dievaluasi terhadap produktivitas sektor pertanian, sehingga kedepannya jika anggaran pertanian ditambah maka harus mampu mengurangi angka impor bahan pangan.
“Ya jangan sampai kita membesarkan anggaran, tapi ujungnya juga produktivitasnya sama, jadi impornya masih jalan terus. Kita tidak menampikkan bahwa kita tidak berdiri sebagai satu negara sendirian di dunia ini, tapi bukankah untuk menjaga ketahanan itu jauh lebih penting, karena ujungnya adalah untuk kedaulatan. Jangan ngomong kita berdaulat kalau ujungnya kita masih harus bergantung dengan negara lain,” jelas Edhy.
Lebih lanjut, Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I ini meminta IPB memberikan kontribusi lebih, khususnya dalam pengembangan teknologi di sektor pertanian. Jika masalahnya ada pada anggaran, Edhy menyatakan siap untuk membuka jalan melalui kerja sama dengan berbagai pihak agar IPB dapat menerima anggaran dari APBN. Edhy juga siap untuk melibatkan KPK maupun penegak hukum lainnya guna menghindari adanya penyelewengan anggaran untuk penelitian tersebut.
“Tujuan akhirnya, bagaimana muncul teknologi baru yang menciptakan pertanian kita semakin bagus. Beras yang selama ini bulirnya hanya beberapa ratus biji dalam satu bibit bagaimana bisa menjadi lebih banyak lagi. Kan itu yang harus jadi terbososan. Ini baru satu produksi, yang lain dari peternakan apakah kita harus impor sapi terus setiap saat? Kenapa tidak berani kita munculkan produksi sapi sendiri, padahal kita punya karyawan, punya tempat, punya masyarakat, punya petani. Tinggal bagaimana menyatukannya,” tegas Edhy.
Di acara yang sama, Guru Besar Sekolah Bisnis IPB Syamsul Maarif mengatakan saat ini pihaknya banyak melakukan penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong efisiensi sehingga dapat menyejahterakan petani.
Terkait tantangan yang disampaikan oleh Edhy Prabowo, ia menyatakan kesiapan IPB dalam membantu pemerintah dengan inovasi-inovasi baru yang dapat dimanfaatkan para petani.
“Kami sebenarnya siap, bahkan sistem pendukungnya kita sudah kami siapkan untuk mengembangkan pertanian. Jadi tantangan dari Pak Edhy saya kira kita akan gayung bersambut, karena kita sebagai sekolah bisnis artinya berpikir bagaimana bisnis di pertanian bisa menjadi lebih bagus lagi,” imbuh Syamsul.
The post DPR Tantang IPB Tekan Impor Pangan, Begini Jawaban Guru Besar IPB appeared first on LIPUTAN.CO.ID.
