Jakarta – Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR RI menyelesaikan kunjungan ke Oman dan India dengan membawa pulang beberapa catatan penting antara lain lambannya adaptasi Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Migran di negara penempatan oleh Indonesia sendiri. “Tadi menteri mengatakan, mereka memakai standar yang paling tinggi untuk pasar tenaga kerja yakni konvensi ILO, untuk kepentingan melindungi 116 negara yang mengirim pekerja migrannya di Oman ini,” kata Fahri dalam rilisnya, (Jumat, 6/9/2019).
Wakil Ketua DPR selaku Ketua Timwas TKI Fahri Hamzah yang memimpin delegasi mengaku telah mendengar kesiapan dari negara-negara di Timur Tengah khususnya. Ada masalah laten, sambungnya, “Data kependudukan Indonesia yang belum terintegrasi, menyebabkan pengawasan penempatan pekerja migran Indonesia sulit direspon secara cepat sesuai kebutuhan,” kata Fahri, usai bertemu dengan Ministry of Manpower Oman Shaikh Abdullah bin Nasser bin Abdullah Al Bakri di Muscat, Oman, Selasa, 3 September 2019.
Sementara itu di Mumbai, Timwas TKI DPR RI bertemu dengan pengelola kawasan ekonomi khusus dan Kementerian Tenaga Kerja India serta Principal Secretary Negara Bagian Maharasthra di Mumbai, India (Jumat, 6/9). Di India, selain memantau penyelesaian beberapa masalah ketenagakerjaan, Timwas TKI DPR RI mempelajari pengelolaan pekerja migran India di seluruh dunia yang jumlahnya sangat besar.
India diketahui menjadi penerima remitansi terbesar di dunia sejak tahun 2008, pada tahun 2015 tercatat sebesar USD69 Milyar. Karena Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran (UU Nomor 18 tahun 2017), sudah tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak gandrung dengan bekerjasama dengan negara lain dan meraup remitansi yang optimal.
“Jadi intinya yang kita tangkap adalah yang lamban itu di kitanya, di Indonesia,” imbuh Anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
The post Perlindungan Pekerja Migran, Timwas TKI DPR: Intinya, yang Lamban Itu Indonesia appeared first on LIPUTAN.CO.ID.
Komentar