Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Akhmad Muqowam berharap kegiatan Orientasi bagi Anggota DPD RI Terpilih Periode 2019-2024 dapat memberikan pengayaaan tentang mekanisme kerja DPD RI sehingga semua Anggota DPD RI kelak lebih siap dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Hal tersebut disampaikan Muqowam ketika penutupan Orientasi bagi Anggota DPD RI Terpilih Periode 2019-2024, di Hotel Ritz Carlton, kawasan Kuningan – Jakarta, Jumat, (20/9/2019).
Terlebih ujar Muqowam, orientasi ini telah menghadirkan berbagai narasumber yang diharapkan dapat menambah pengetahuan Anggota DPD RI baru terpilih khususnya tentang hubungan antara DPD RI dengan daerah, sehingga akan terjalin hubungan yang lebih baik kedepannya.
“Dipundak bapak dan ibu semuanya terletak proses perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Oleh karena itu jangan ragu. Memperkuat dan mengoptimalkan fungsi dan kewenangan DPD RI juga merupakan hal penting yang harus diperjuangkan ke depan,” kata Muqowam.
Di acara yang sama, Bupati Nias Sokhiatulo Laoli berharap DPD RI menjadi garda terdepan untuk penggerak penuntasan ketertinggalan daerah. Karena itu ujarnya, DPD RI terdepan menyuarakan kepentingan daerah. “DPD RI dituntut untuk menjadi wadah penyalur aspirasi daerah,” tegasnya.
Dia sarankan, penyerapan aspirasi daerah dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang maksimal dengan Kepala Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Selain itu, menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini, keberadaan kantor DPD RI di daerah sejatinya menjadi wadah bagi anggota DPD RI untuk lebih dekat dengan rakyat.
Bupati Nias yang juga menjabat sebagai Sekjen Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) itu juga berharap Anggota DPD RI pro-aktif memperjuangkan usulan DAU/DAK/DBH dan membantu sinergitas pembangunan di tingkat pusat dan daerah yang belum berjalan efektif.
Senada dengan Laoli, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak DPD RI untuk bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi.
Politisi Partai PDI Perjuangan ini mengusulkan adanya dashboard sistem informasi terintegrasi DPD RI dan Pemda dengan informasi riil time. “Memuat keputusan politik di daerah dan tugas staf DPD RI untuk mengkompilasi data dashboard,“ sarannya.
Penempatan staf DPD RI di daerah lanjutnya, diharapkan membantu memantau, memformulasi dan menyampaikan ke Anggota DPD RI dalam bentuk pertanyaan yang didasarkan pada hasil keputusan pemerintah daerah.
Sedangkan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail Bin Yahya menilai perlu sinergi antara DPD RI dengan pemerintah daerah. DPD RI ujarnya, harus betul-betul memahami kebutuhan dan permasalahan daerah yang diwakilinya. Untuk itu, DPD RI mestinya lebih besar turut ambil bagian pada bidang perencanaan bersama dengan pemerintah daerah. Hal ini penting karena antara perencanaan pembangunan di level paling bawah, kabupaten kota, provinsi hingga pusat harus terhubung dengan baik.
“DPD RI sudah harus terlibat aktif dalam pembahasan rencana program jangka pendek dan jangka menengah, bersama dengan tim perencanaan daerah,” ujarnya.
Habib menilai perlu dilakukan revisi terbatas terhadap UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang juga salah satu pasalnya mengatur keterlibatan DPD RI dalam proses perencanaan di daerah.
“Khususnya dalam hal perancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,” imbuhnya.
The post Tutup Orientasi Anggota DPD RI, Muqowam: Jangan Ragu Memperjuangkan Kepentingan Daerah appeared first on LIPUTAN.CO.ID.
