Jakarta – aktivitas beberapa tambang ilegal di Maluku tak mampu ditertibkan oleh Pemerintah, hingga berujung pada kerusakan lingkungan yang kian parah.
Kerusakan lahan akibat operasinya tambang ilegal ini berdampak negatif bagi aktivitas petani di wilayah dekat tambang. Parahnya, aktivitas tambang ilegal yang ada di Maluku ini sudah beberapa kali dilaporkan, tetapi tak kunjung ditertibkan atau ditutup.
“Praktek penambangan ilegal yang marak dan banyak terdapat di Maluku harus dikontrol Pemerintah, sehingga menghindari penambangan ilegal,” kata Anggota DPR-RI Fraksi Nasdem Abdullah Tuasikal saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dihadiri langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, Rabu (6/11).
Politisi senior asal Maluku ini melanjutkan, Pemerintah dalam hal Kementerian LHK juga harus memberikan perhatian pada aktivitas ilegal loging di Maluku, agar masalah penabangan kayu di kawasan hutan di Maluku bisa terdata.
“Terkait pendataan mengenai potensi jumlah tanaman di hutan yang terdapat di Maluku menuju pada data real, agar sekiranya ketersediaan kayu dapat terpantau,” ucap Tuasikal.
Lanjut Tuasikal, jika pendataan terhadap penebangan pohon ini dilakukan dengan baik, maka jumlah pohon (besar-red) bisa diketahui. Hal ini harus dilakukan agar kelestarian hutan tetao dijaga, serta mengurangi terjadinya bencana alam.
“Begitupun juga dengan kayu yang ditebang, sehingga mampu memprediksi berapa jumlah tanaman yang harus ditambah dan aksi digalakkan kembali penanaman kayu di Provinsi Maluku oleh masyarakat, dan dimediasi oleh Pemerintah,” ujarnya.
Duketahui, Provinsi Maluku juga menjadi salah satu daerah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) akhir tahun ini, selain di Sumatera dan Kalimantan. (***)
The post Tambang Ilegal di Maluku Lepas Kontrol, Tuasikal Lapor ke Menteri LHK appeared first on LIPUTAN.CO.ID.
