Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin kembali mengimbau Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) untuk bermitra dengan DPD RI menyosialisasikan program kerja Kemenag kepada darah-daerah.
Imbauan tersebut disampaikan Sultan ketika menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite III DPD RI dengan Menteri Agama Fachrul Razi, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Senin (10/2/2020).
“Posisi DPD RI sangat tepat untuk menyosialisasikan program kerja pemerintah kepada masyarakat. Sebab, DPD RI bukan berasal dari partai politik tidak ada intervensi dari luar,” kata Sultan.
Senator Indonesia asal Provinsi Bengkulu itu menambahkan, semua Anggota DPD RI secara langsung dipilih oleh masyarakat di masing-masing provinsi masing-masing sebanyak empat orang berdasarkan suara terbanyak tanpa ada intervensi dari elite partai politik manapun.
“Legitimasi, legalitas dan posisi Dewan Perwailkan Daerah Republik Indonesia ini, menjadikan setiap anggotanya sangat tepat, efektif dan relevan untuk menyosialisasikan program-program Pemerintah hingga ke pelosok-pelosok wilayah,” ujarnya.
Dalam RDP, Ketua Komite III DPD RI Bambang Sutrisno menyatakan derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi sudah mencapai taraf revolusi digital. fenomena tersebut berdampak kepada relasi antara negara dengan warga negara, maupun antar-warga negara dalam konteks menjalankan ibadah agama.
Karena itu ujar Bambang, Komite III DPD RI berharap Pemerintah segera mengantisipasi efek perkembangan globalisasi dan teknologi informasi agar tidak mengganggu kerukunan umat beragama dan dialog antar-tokoh agama.
“Toleransi menjadi hal yang wajib dibangun dalam bingkai semangat NKRI. Tentunya Kementerian Agama merupakan gugus terdepan yang perlu didukung kita semua dalam menjalankan progam kerja yang telah direncanakan,” kata Bambang.
Selama ini lanjutnya, Kementerian Agama sudah bekerja keras dalam menjalankan tugasnya membantu Presiden Joko Widodo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keagamaan. “Kami apresiasi kerja keras yang selama ini sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, Bambang juga menyebut Kemenag telah membangun reformasi birokrasi serta sistem integritas kelembagaan yang kuat karena memiliki regulasi untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya dengan terbitnya Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja.
“Ketentuan itu untuk membangun sistem yang akuntabel melayani publik dan integritas aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Kita juga mengakui bahwa dalam realisasinya tidak mudah, sehingga menuntut partisipasi publik untuk berkontribusi di dalam pengawasannya,” kata Senator Indonesia asal Jawa Tengah itu.
Sedangkan Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan program prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Agama tahun 2020 dikaitkan dengan anggaran yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan bidang agama dan pendidikan keagamaan. RKP Kementerian Agama tahun 2020 ujarnya, merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024 dan bagian dari Rencana Strategi Kementerian Agama. “RKP tahun 2020 disusun harus mencerminkan kelanjutan dari capaian yang diperoleh pada lima tahun sebelumnya sebagai landasan dalam pelaksanaan RPJMN,” ungkapnya.
Selain itu, Menag juga mengungkapkan tentang penambahan 10.000 kuota haji yang diberikan mendadak oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, di satu sisi menjadi hal yang positif karena berpengaruh kepada berkurangnya daftar tunggu pemberangkatan calon jemaah haji. “Di sisi lain juga berimplikasi terhadap kesiapan Pemerintah dalam mengalokasikan anggarannya harus dipenuhi dalam waktu singkat,” ujarnya.
Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Utara Suriati Armaiyn berharap penambahan kuota haji mestinya juga bisa berdampak positif kepada calon jamaah dari Provinsi Maluku Utara. Selama ini ujarnya, kuota haji untuk Provinsi Maluku Utara sangat sedikit sehingga memerlukan waktu yang lama untuk bisa melaksanakan haji. “Saya berharap untuk di Maluku Utara bisa ditambah lagi kuotanya,” pinta Suriati.
Selain itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Erlinawati juga mengharapkan Pemerintah mengkaji kembali pembangunan pesantren di perbatasan, karena masyarakat Muslim di perbatasan sangat sedikit. “Memang masyarakat kami sangat harmonis dalam antar-agama. Namun lebih baik pemerintah membangun masjid seperti di Kapuas Hulu, karena di sana masih jarang masjid,” imbuhnya.
The post Sosialisasikan Program, Kemenag Diimbau Bermitra dengan DPD RI appeared first on LIPUTAN.CO.ID.
Komentar