Kota Cirebon – Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan anggapan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, inkonstitusional atau ilegal semakin kuat. Terlebih setelah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak mengesahkan hasil KLB.Hal tersebut dikatakan , kepada wartawan saat berkunjung ke Kota Cirebon, Jumat (2/4/21) malam.

“Kami menyebutnya KLB ilegal dan inkonstitusional. Dengan keputusan ini, menguatkan apa yang kami sampaikan bahwa itu adalah kegiatan ilegal dan inkonstitusional ternyata benar,” ungkap Herman.

Sementara tekait kemungkinan adanya pihak KLB Deli Serdang yang ingin kembali bergabung dengan partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ia mengaku belum melakukan pembahasan sehubungan dengan hal tersebut.

“Kami belum mendiskusikan itu. Karena bagaimana pun harus menjadi keputusan organisasi. Hari ini kami menata untuk terus melakukan konsolidasi di setiap tingkatkan. Baik di DPD maupun DPC,” pungkasnya.(JS).

Loading...