CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon menyampaikan rencana awal perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 kepada DPRD Kota Cirebon, Jumat (22/1), di ruang Griya Sawala gedung DPRD.

Penyesuaian RPJMD tersebut dilakukan dalam rangka pengendalian bencana non alam pandemi Covid-19 secara nasional. Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati SPd mengatakan, Pemkot Cirebon dengan DPRD menyetujui nota kesepakatan perubahan awal RPJMD.

Penyesuaian RPJMD ini salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk melaksanakan program-program pemerintahan dalam mengatasi kondisi pandemi Covid-19 dan dampaknya.

“Seluruh daerah di Indonesia juga mengalami perubahan RPJMD. Dengan kondisi seperti ini, jika mengacu pada RPJMD yang ada saat ini, program pemerintah daerah tidak akan tercapai,” ujar Affiati usai rapat.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya SFilI MSi / Dokumentasi Humas
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya SFilI MSi mengatakan, rancangan perubahan RPJMD akan dibahas oleh pansus DPRD. Namun sebelum itu, eksekutif lebih dulu menyampaikan draf awal perubahan RPJMD ke DPRD.

Imam mengatakan, penyesuaian tersebut diarahkan pada pelaksanaan program-program yang mendukung untuk mengatasi penyebaran Covid-19 dan dampaknya.

“Semua berubah karena alasan bencana non alam, seperti pandemi Covid-19 ini. Adanya perubahan ini otomatis capaian dan target PAD harus dirasionalisasi ulang,” ujarnya.

Penyesuaian RPJMD meliputi, gambaran kondisi daerah, keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi hingga arah kebijakan, kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah.

Imam mengatakan, DPRD menekankan rancangan penyesuaian RPJMD 2018-2023 lebih pada penurunan rasio gini tingkat ketimpangan ekonomi dan pendapatan. Pada tahun ini, APBD Kota Cirebon direncanakan Rp1,5 Triliun.

Walaupun APBD tidak sebesar dalam situasi normal, fokus pertumbuhan ekonomi dan pendapatan tetap dikejar dan optimis tercapai. Akan tetapi program-program yang dilaksanakan diharapkan untuk pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat.

“Apalah arti pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang terpenting RPJMD ini mendukung pemerataan pendapatan masyarakat,” ungkapnya. (Adv).

Loading...