Perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sudah mulai disentuh pada periode ketiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau sejak 2010.
Mantan Komisioner KPK Busyro Muqaddas mengatakan, saat itu sudah ada indikasi corruption by design di proyek e-KTP Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Lalu dilanjutkan periode ini (KPK Jilid IV) dan ketemulah guritanya,” kata Busyro di gedung KPK, Senin (27/3) malam.
Nah, Busyro menambahkan, hasil penyelidikan dan penyidikan itu menguatkan tesis bahwa political corruption (korupsi politik) itu terencana secara sistematis dan melibatkan pengusaha kotor.
“Kotor itu artinya mengandalkan suap,” tegasnya.
Selain pebisnis, kata dia, juga melibatkan aktor birokrat, dan politisi.
Menurut Busyro, ketiga aktor itu selalu ada dalam political corruption. “Jadi memperkuat tesis yang ada,” katanya.
Busyro menegaskan, ini harus menjadi pelajaran buat elite pimpinan terutama ketua umum partai politik.
Dalam situasi sekarang, kata dia, persoalan ini harus dijadikan momentum untuk melakukan koreksi secara jujur.
“Karena kenyataannya memang terjadi korupsi politik yang didesain sejak awal itu di sektor e-KTP,” kata Busyro. (Fajar)
